Bacadotnet

Sebentar lagi program kartu prakerja Gelombang 23 akan segera di umumkan Berikut sejumlah hal yang harus diperhatikan terkait program Prakerja 2022 agar LOLOS : 1. Kesalahan NIK Berdasarkan pemberitaan pendaftaran Prakerja mengandalkan basis data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendag). Oleh karena itu data harus benar benar sesuai. Kesalahan atau salah ketik pada pengisian NIK dapat menyebabkan data tidak bisa terverifkasi oleh sistem. 2. Pendaftar lebih banyak daripada kuota Masih dari sumber yang sama, Direktur Operasi Kartu Prakerja Hengki Sihombing mengatakan bahwa kegagalan pendaftar dapat diakibatkan karena banyaknya jumlah pendaftar dibandingkan peserta yang diterima setiap gelombangnya. Sedangkan, jumlah peserta yang melakukan pendaftaran angkanya lebih banyak dibandingkan dengan penerima Kartu Prakerja. 3. Termasuk daftar terlarang Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020, pemerintah mengeluarkan kriteria yang tidak berhak mendapatkan Kartu Prak...

Selalu gagal verifikasi Foto E-ktp di akun prakerja? Coba pake cara ini : [ Cara Pertama ] - Pastikan foto di tempat yang terang. - Foto tidak buram atau rusak. - Pastikan ukuran file maksimal 2MB - Gunakan browser lain seperti Operamini/Uc browser dan lainya [ Cara kedua ] - Foto e-KTP terlebih dahulu menggunakan kamera bawaan handphone - Kemudian kalian crop/potong foto e-KTP melalui galeri handphone - Sesuaikan ukuran foto max 2mb dengan format JPG/JPEG/PNG. - login kembali dan unggah. Demikian cara mengunggah Foto e-KTP di akun prakerja Terimakasih.

Buat yang belum lolos di gelombang sebelumnya masih ada kesempatan di gelombang berikutnya Dan yang baru bergabung di prakerja bisa ko ikutan,buruan daftar Apa aja si persyaratanya dan bagaimana cara bergabung di prakerja,yuk simak Berikut ini persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pendaftar Kartu Prakerja Gelombang 23 : 1. Warga Negara Indonesia (WNI) sudah berusia 18 tahun ke atas. 2. Tidak sedang bersekolah atau mengikuti pendidikan formal. 3. Sedang mencari kerja, pekerja/buruh yang terkena PHK, atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, seperti pekerja/buruh yang dirumahkan. 4. Bukan pekerja penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. 5. Bukan penerima Bantuan Sosial (Bansos) lainnya selama pandemi Covid-19. 6. Bukan merupakan pejabat negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 7. Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara, TNI/POLRI, Kepala Desa dan perangkat Desa, serta Direksi, Komisaris. 8. Bukan merupakan Dewan Pengawas ...